Antara Teologi dan Politik: Menghindari Jebakan Narasi

Menggunakan alasan teologis untuk membela Israel di ranah politik sering kali menjadi semacam “jebakan Batman” yang justru membuat diskusi publik semakin kacau. Alih-alih memperjelas persoalan, pendekatan seperti ini malah mencampuradukkan wilayah yang berbeda: teologi sebagai refleksi iman, dan politik sebagai ruang kepentingan serta kekuasaan.

Dalam konteks ini, figur seperti Abu Janda menurut saya justru memperkeruh narasi. Ketika ia mencoba menjelaskan Alkitab untuk membela Israel, saya menyampaikan bahwa pendekatan itu keliru. Bukan karena Israel tidak boleh dibela, tetapi karena argumen teologis yang dangkal di ruang publik hanya akan memperburuk keadaan. Terlebih lagi, ia bukan teolog ataupun seorang Kristen yang memahami secara mendalam berbagai perspektif teologi tentang relasi Israel dan Gereja. Akibatnya dapat diduga. Diskusi berubah menjadi polemik.

Pengalaman pribadi saya pun menjadi bagian dari dinamika ini. Setelah menyampaikan kritik tersebut, saya diblok dari akun Instagramnya (akun lama). Setelah itu, akun Facebook dan Instagram saya sempat mengalami tekanan dari kelompok tertentu. Apakah itu kebetulan atau tidak, biarlah menjadi urusan Tuhan.

Menariknya, jika kita mengamati dinamika percakapan publik saat ini, sebagian besar pendukung rezim Iran di media sosial datang dari berbagai spektrum politik dalam negeri. Hampir semuanya dapat ditemukan di basis pendukung 01, 02, maupun 03. Hanya sebagian kecil dari kelompok 02 dan 03 yang secara terbuka terlihat lebih pro kepada Israel dan Amerika. Ini menunjukkan bahwa perdebatan ini sebenarnya lebih berkaitan dengan konfigurasi politik domestik daripada isu teologi itu sendiri.

Di sinilah letak “jebakan” tersebut. Begitu Alkitab dipakai sebagai dasar argumentasi politik di ruang publik, hampir tidak mungkin menemukan titik temu. Setiap pihak akan membawa konstruksi teologisnya sendiri. Diskusi akhirnya berubah menjadi debat iman yang tidak produktif.

Dalam kerangka teologi publik, ada pendekatan yang lebih sehat. Titik temu yang bisa dibangun bukanlah doktrin internal agama, melainkan nilai-nilai yang dapat dipahami bersama. Kemanusiaan, etika, serta hukum dan politik baik nasional maupun internasional. Pada wilayah inilah masyarakat yang beragam dapat berdialog dan membangun narasi bersama demi kepentingan peradaban.

Sayangnya, banyak diskusi publik justru terpancing oleh narasi yang sejak awal telah disetting oleh buzzer politik. Perdebatan tidak diarahkan kepada substansi, melainkan kepada mobilisasi emosi. Dalam situasi seperti ini, isu luar negeri sering dipakai sebagai alat distraksi dari persoalan domestik. Ketika pemerintah menghadapi tekanan dalam kebijakan tertentu, misalnya perdebatan seputar BOP (Board of Peace) dan program MBG, narasi politik di media sosial pun sering digeser ke arah konflik global agar perhatian publik terpecah.

Akibatnya, orang-orang yang tidak memiliki kepentingan politik, para “lone rangers”, sering kali justru disalahpahami. Ketika mengkritik suatu kebijakan, mereka dianggap melawan pemerintah. Ketika mencoba meluruskan isu mengenai rezim Iran, mereka dituduh sebagai pendukung Barat atau label lain yang serupa. Dalam iklim diskursus seperti ini, ruang rasional sering kali tenggelam oleh polarisasi.

Namun demikian, catatan kecil ini ditulis dengan harapan sederhana. Masih ada orang-orang yang tetap berusaha berdiri di pihak kemanusiaan dan kebenaran. Jangan takut untuk disalahmengerti. Dalam ruang publik yang bising, terkadang yang bisa kita lakukan hanyalah bersuara jujur sesuai hati nurani.

Pada akhirnya, yang penting bukanlah memenangkan perdebatan, melainkan tetap menjaga integritas sebagai manusia yang beradab dan takut akan Tuhan.

Just me,

Hanny